Faktor Penetu Dilaksanakannya Kebijakan Atau Tidaknya Suatu Kebijakan Publik

Semua kebijakan publik dibuat untuk mengawasi prilaku manusia dan untuk membujuk manusia untuk bertindak sesuai aturan atau tujuan yang ditentukan pemerintah. Jika kebijakan tidak dipenuhi, jika orang-orang tetap bertindak dengan cara yang tidak diinginkan, atau mereka berhenti mengerjakan apa yang mereka tentukan, maka kebijakan tersebut tidak efektif atau secara ekstrim hasilnya nol. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik:

a.      Faktor Penentu Pemenuhan Kebijakan

1.      Respeknya anggota masyarakat Pada Otoritas dan Keputusan Pemerintah.

Kodrat manusia jika merujuk pada filsafat politik Jhon Lock, dikatakan memiliki state of nature yang berkarak terpositif, ini artinya, manusia dapat menerima dengan baik hubunganrelasional anatarindividu. Ketika relasional ini dapat berjalan dengan baik, logikanya, bahwa ada system social yang menggerakkan seluruh warga untuk saling hormat-menghormati.

Kepatuhan terhadap suatu kebijakan akan terus berlangsung seiring dengan adanya alasan yang logis untuk menghormati kebijakan. Konsekuensinya adalah semua itu tercipta akibat manusia telah terdidik secara moral untuk bersedia mematuhi hokum dan perundang-undangansebagai suatu hal yang benar dan baik untuk public Penghormatan dan penghargaan publik pada kebijakan pemerintah menjadi kata kunci yang sangat penting dalam keberlangsunga kebijakan.

2.      Adanya Kesadaran Untuk menerima Kebijakan

Dalam masyarakat yang digerakan oleh rational chost ( pilihan yang rasional), seperti pada abad  Postmodern saat ini, banyak dijumpai bahwa individu/kelompok warga menerima dan melaksanakan kebijakan publik sebagai suatu hal yang logis. Di sisi lain di jaman sekarang banyak orang yang tidak suka membayar pajak, tetapi apabila merteka percaya bahwa membayar pajak itu perlu untuk memberikan kontribusi aTas pelayanan pemerintah pada publik, maka orang akan sadar dan patuh

3.      Adanya Sanksi Hukum

Banyak orang yang takut terkena sanksi baik ringan ataupun berat, sehingga tidak jarang membuat mereka patuh terhadap kebijakan,strategi seperti ini sering digunakan aparatus Negara dalam upaya memenuhi penerapan kebijakan.

Adanya teguran dari masyarakat apabila ada orang yang melanggar kebijakan sangat penting untuk ada dalam peneraApan kebijakan, karena dengan teguran yang diberikan maka sipelaku akan sadar dan merasa malu telah melanggar kebijakan.

4.      Adanya Kepentingan Publik

Masyarakat mempunyai keyakinan bahwa kebijaKan public dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh pejabat public yang berwenang, sertA melalui prosedur yang sah yang telah tersedia. Bila suatu kebijakan dibuat berdasarkan ketentuan tersebuT diatas, maka masyarakat cenderung mempunyai kesediaan diri untuk menerima dan melaksanakan kebijakan itu, terutam jika kebijakan itu menyangkut hajat hidup mereka

5.      Adanya Kepentingan Pribadi

Dalam penerapan suatu kebijakan sering memberikan keuntungan bagi sebagian orang sehingga dengan senang hati mereka menerima kebijakan tersebut, namun disisilan dengan kebijkana yang sama membuat sebagian orang yang lain yang menjadi rugi, Maka masyarakat yang merasa dirugikan akan menolak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah

6.      Masalah Waktu

Suatu kebijakan yang bertolak belakang dengan kepentingan public, maka warga akan berkecenderungan untuk menolak kebijakan tersebut. Tetapi begitu waktu berlalu, pada akhirnya suatu kebijakan yang dulunya pernah ditolak dan dianggap kontroversial, berubah menjadi kebijakan yang wajar yang dapat diterima.

b.      Faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan

1.      Adanya kebijakan yang bertentangan dengan system nilai yang ada

Bila suatu kebijakan yang ingin diterapkan bertentangan keras dengan system nilai yang diterapkan pada masyarakat, maka kebijkan tersebut akan cenderung ditolak oleh masyarakat dan dibatalkan

2.      Tidak adanya kepastian hukum

Kebijakan yang saling bertentangan, dan kebijakan yang kurang jelas dapat membuat kesalah pengertian, sehingga sangat mungkin untuk ditola

3.      Adanya keanggotaan  seseorang dalam suatu organisasi

Keterlibatan aktif seseorang dalam membuat suatu kebijakan yang baik, akan sulit untuk diterima apabila ide-ide tersebut bertentangan dengan tujuan organisasi