Agenda Kebijakan

Agenda kebijakan dapat dibedakan dari prioritas politik, dimana biasanya memberikan ranking pada item agenda, dengan pertimbangan yang lebih penting atau penekanan pada beberapa kebijakan dibandingkan dengan yang lainnya.

Dalam sistem politik akan terdapat sejumlah agenda kebijakan : Roger Cobb dan Charles Elder melihat dua tipe dasar agenda, yaitu: agenda sistemik (the systemic agenda) dan agenda institusional (institutional agenda atau agenda pemerintahan). Agenda sistemik, menurut pemahaman dan pengertian yang diajukan dalam buku Participation in American Politics : the Dynamics of Agenda- Building, berisi mengenai semua persoalan yang dipandang secara umum oleh anggota kelompok politik sebagai sesuatu hal yang patut memperoleh  perhatian publik dan mencakup masalah-masalah yang berada dalam kewenangan sah dari setiap tingkat pemerintahan yang ada. Karena itu, agenda sistemik akan ada variasi level sistem politik baik dalam aras lokal, regional dan nasional. Contoh: masalah kriminalitas di jalan, akan muncul pada tingkat pemerintahan lokal, pemerintah lokal, pemerintah regional, maupun pemerintah nasional. Tetapi masalah pembayaran utang luar negeri hanya akan ada pada agenda sistemik level nasional. Agenda sistemik pada dasarnya merupakan agenda diskusi/pembicaraan yang berasal dari isu-isu yang berkembang di masyarakat.

Bila pada dasarnya agenda sistemik adalah merupakan agenda diskusi/pembicaraan yang berasal dari isu-isu yang berkembang dalam masyarakat. Pertanyaan nya sekarang adalah: bagaimana caranya suatu isu kebijakan dapat muncul menjadi agenda sistemik? Menurut Cobb dan Elder ada tiga persyaratan agar isu-isu kebijakan dapat masuk ke dalam agenda sistemik. Pertama, isu itu memperoleh perhatian yang luas atau setidaknya dapat menimbulkan kesadaran publik; kedua, adanya persepsi dan pandangan publik yang luas bahwa beberapa tindakan perlu dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut; dan ketiga, adanya persepsi yang sama dari masyarakat bahwa masalah itu adalah merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab yang sah pemerintah untuk menyelesaikan/mengatasinya (1972:84-85).

Agenda yang kedua adalah agenda institusional atau agenda pemerintahan yang terdiri dari pemerintahan yang terdiri dari persoalan-persoalan yang termaktub dalam agenda sistemik dimana kemudian para pejabat publik memberikan perhatian yang serius dan aktif atas isu-isu yang berkembang dalam agenda sistemik. Sejak terdapat bermacam-macam cara dimana keputusan kebijakan dapat dibuat, maka akan terdapat pula bermacam-macam agenda institusional. Di tingkat nasional, akan ditemui agenda hukum, administrasi, kepresidenan, dan agenda parlemen. Agenda institusional merupakan agenda pelaksanaan yang sifatnya lebih spesifik dan konkret daripada agenda sistemik. Kriminalitas di jalan raya mungkin menjadi agenda sistemik, Parlemen akan dihadapkan dengan proposal yang lebih spesifik, yang berhubungan dengan permasalahan ini, misalnya bantuan sumberdaya pada instansi pelaksana hukum lokal sehingga kriminalitas di jalan raya dapat ditangani.

Agenda institusional, merujuk pada Cobb dan Elder, dapat berisi “masalah-masalah lama” (old items) dan masalah-masalah baru (new items). Masalah-masalah lama merupakan problem yang selalu muncul secara reguler pada agenda pemerintah, seperti misalnya: peningkatan pembayaran pegawai negeri, keamanan, penambahan fasilitas publik, atau alokasi anggaran. Masalah-masalah lama ini sudah biasa bagi para pengambil kebijakan (cukup dikenali) sehingga alternatif yang berhubungan dengan permasalah tersebut relatif sudah agak terpolakan jalan keluarnya. Sedangkan masalah-masalah baru timbul karena situasi atau kejadian tertentu, seperti pemogokan karyawan kereta api, atau krisis kebijakan luar negeri, atau karena perkembangan dukungan yang meluas bagi suatu tindakan pada masalah-masalah seperti pengawasan senjata atau pengurangan polusi udara. Masalah-masalah baru yang mencapai agenda sistemik lama-kelamaan pun dapat menjadi masalah-masalah yang semakin lama juga menjadi problem yang selalu muncul pada agenda pemerintah secara reguler. Bila kita hendak menyederhanakan perbedaan antara agenda sistemik dan agenda institusional. Maka dapat kita simpulkan bahwa agenda sistemik biasanya bersifat abstrak umum, dan kurang menunjukkan alterbatif cara-cara pemecahan. Sedangkan agenda institusional mempunyai sifat khas dan lebih konkret.       Tidak semua maslaha menjadi perhatian pembuaut kebijakan, tidak sedikit diantara masalah yang ada justru berlaku tanpa intervensi , atau bahkan terus berlangsung tanpa pemecahan. Sedangkan bila ada diantara masalah tersebut yang menjadi perhatian para pembuat kebijakan sehingga masalah tersebu diamankanm diproses, dan ditindaklanjuti maka inilah yang dinamakan dengan agenda kebijakan.

Adapun masalah yang dijadikan sebagai kebijakan apabila masalah tersebut memenuhi kriteria teori yaitu ; 1) masalah yag sifatnya luar biasa atau menimbulkan hal-hal yang luar biasa seperti; krisis ekonomi, krisis pangan, bencana alam, bencana kelaparan, bencana penyakit menular, dan kebutuhan sembako serta melonjaknya harga sembako diluar batas normative, 2) masalah atau subjek yang berkepentingan dengan penguasa, seperti kedudukan pemimpin negara, 3) masalah yang diangkat melalui media massa karena penyebarannya relatif cepat, 4) masalah yang diangkat oleh kaum elit, ilmuan, atau akademisi.

Semua masalah kebijakan tersebut apakah dapat dijadikan sebagai kebijakan, pada akhirnyaa sangat ditentukan oleh para aktor kebijakan itu sendiri terutama oleh pemimpin puncak serta para atau kelompok sosial kontrol lainnya yang berfungsi sebagai pengontrol dan proses formulasi regulasi.